Ribuan guru honorer di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginginkan agar diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tanpa tes.
Keinginan guru honorer SDN dan SMP prioritas (yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas) itu akan disampaikan melalui audiensi dengan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Senin (22/1/2024).
sebelum bergerak ke kantor DPRD, para guru terlebih dahulu berkumpul di lapangan eks kantor Bupati Bima. Mereka datang dari 18 kecamatan se-Kabupaten Bima menggunakan pikap dan motor.
"Hari ini kami audiensi dengan Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima terkait soal PPPK tahun 2024," kata Ketua Forum Guru Non ASN Kabupaten Bima berstatus prioritas, Sudirman, kepada detikBali.
Sudirman menyebut salah satu pembahasan audiensi adalah terkait nasib ribuan guru honorer SD dan SMP agar diprioritaskan diangkat sebagai PPPK 2024 tanpa tes. "Selain itu, juga mendorong agar formasi PPPK sektor guru diperbanyak. Jangan sampai setelah lulus (penuhi passing grade) tapi tidak ada formasi," katanya.
Sudirman menjelaskan salah satu faktor guru meminta agar diangkat PPPK 2024 tanpa tanpa tes karena rata-rata para guru sudah mengabdi cukup lama, yakni di atas 5 tahun, 10 tahun, hingga 20-an tahun.
"Ada sekitar 3.000 guru SDN dan SMP sudah mengabdi sudah lama di atas lima tahun yang menuntut pengangkatan PPPK tanpa tes," pungkasnya.