Dia menyebutkan secara pasti Pemkab Malang masih alami kekurangan ASN. Sesuai Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) terakhir yang dibuat kekurangan ASN di Kabupaten Malang mencapai 5.634 orang.
“Makanya dengan adanya rekrutmen ini membantu kami untuk memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Malang,’’ tambahnya.
Lebih lanjut Nurman mengatakan dari 2.786 lowongan, kuota didominasi formasi Jabatan Fungsional Tenaga Guru. Jumlah lowongannya 1.982. Jumlah ini tidak berkurang dari usulan Pemkab Malang.
“Kenapa guru yang kami prioritaskan, karena jumlah guru sangat minim. Bahkan banyak sekolah yang memiliki satu ASN atau PNS saja, hanya kepala sekolah. Sedangkan sisanya adalah tenaga kontrak. Kuota yang ditetapkan dan sudah kami terima sama dengan yang kami usulkan,’’ tambah Nurman.
Sementara untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan ditambahkan Nurman terdapat 446 lowongan. Sedangkan tenaga teknis yang semula diusulkan 416 lowongan, hanya disetujui 360 lowongan.
Di sisi lain, perguruan tinggi negeri (PTN) juga masih menunggu kepastian lowongan ASN. Salah satu contohnya Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sementara ini masih menunggu keputusan dari pusat terkait dengan kuota lowongan ASN.
Ketua Tim Organisasi Kepegawaian dan Hukum UIN Maliki Malang, Umi Hanik, SE MM menjelaskan sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi terkait jumlah kuota serta formasi.
Sementara itu, untuk Universitas Negeri Malang (UM) tidak ada penerimaan CPNS untuk tahun ini. Hal tersebut disebabkan karena UM telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
Wakil Rektor II UM Prof Dr Puji Handayati, SE.Ak, MM CA, CMA mengungkapkan sebagai PTN BH tahun ini tidak ada penerimaan PNS. Terkait dengan jumlah kuota formasi, ia masih belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kalau untuk PPPK masih ada,” terangnya.
Sementara itu Koordinator Pokja Kepegawaian Polinema M. Miftahul Huda, S.Kom MM, Senin (7/8) kemarin mengatakan pihaknya mengajukan 83 calon dosen CPNS, 39 dosen PPPK dan 185 Tenaga Kependidikan PPPK. Total 307 calon ASN.
“Jumlah itu yang kami ajukan ke Kemenpan RB. Selanjutnya diseleksi untuk kepastian jumlah yang disetujui, lalu direkomendasikan ke Kemendikbudristek,” katanya.
Huda menegaskan bahwa jumlah itu masih yang diajukan oleh Polinema. Yang menentukan jumlah pastinya dari pihak kementerian. “Disetujui separuh saja dari yang kami ajukan itu sudah bagus. Biasanya tidak sampai separuh,” ungkapnya.
Sampai saat ini Polinema belum mengetahui jumlah yang ditentukan oleh Menpan RB. Sementara untuk seleksi akan dilaksanakan Bulan September-Oktober mendatang.
Huda mengungkapkan calon dosen CPNS nantinya akan ditugaskan di jurusan-jurusan. Baik yang CPNS maupun PPPK.
Dua kategori ini sengaja diploting Polinema untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para calon dosen. “Kalau CPNS itu ada batas maksimal usia. Maksimal 35 tahun. Sedangkan PPPK sampai lima tahun sebelum pensiun,” tambahnya.
Pengalaman juga menjadi syarat bagi PPPK. Minimal dua tahun sudah pernah mengajar. Sedangkan CPNS fresh graduate pun sudah bisa. (ira/adm/imm/van)malangpostmedia