Kuota Formasi CASN PPPK Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

P#K: Seorang pegawai meneken petikan keputusan pengangkatan calon P3K di GMT kantor Pemkab Mojokerto, 4 Juli lalu.  (dok JPRM)
P#K: Seorang pegawai meneken petikan keputusan pengangkatan calon P3K di GMT kantor Pemkab Mojokerto, 4 Juli lalu. (dok JPRM)
Rekrutmen 590 formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) 2023 masih jauh dari kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Sebab, tahun ini, terdapat sekitar 500 PNS yang memasuki masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata mengatakan, keluarnya kuota pada rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) sebanyak 590 formasi.

Yakni, terdiri 460 guru dan 130 tenaga kesehatan tahun ini, setidaknya menjadi angin segar bagi pemda.

Namun, pemda belum bisa melangkah atas pembukaan lowongan tersebut. Secara teknis, pihaknya masih menunggu dari BKN terkait mekanisme rekrutmen.

Baik terkait tenaga pendidikan yang rekrutmennya akan diprioritaskan kepada 592 guru honorer yang sebelumnya terdaftar dan sudah dinyatakan lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 lalu.

Ataupun seleksi berbasis computer assisted test (CAT) yang nantinya diterapkan pada formasi nakes, meliputi dokter, perawat dan bidan.

’’Yang pasti, nanti ada petunjuk lagi dari BKN terkait pengangkatannya. Termasuk, untuk CAT-nya nanti juga difasilitasi BKN, kita juga sudah berkirim surat,’’ ungkapnya.

Meski begitu, rekrutmen CASN di 2023 ini masih jauh dari kebutuhan daerah dengan 18 kecamatan ini. Sebab, kekurangan pegawai di lingkungan terus mengalami peningkatan.

’’Setiap tahun, pegawai yang pensiun terus bertambah. Secara otomatis, kekosongan pada jabatan di lingkungan pemda juga terus bertambah,’’ ujarnya.

Sehingga, 590 formasi untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang menjadi kuota tahun ini, layaknya sekadar tutup lubang bagi yang pensiun tahun berjalan.

’’Dengan kuota 590 formasi ini tetap kurang, terutama guru. Kalau dipadukan dengan yang pensiun ya jelas tidak seimbang. Tahun ini saja yang pensiun sekitar 500 lebih. Ada guru, tenaga kesehatan, fungsional, dan pelaksana juga ada,’’ jelasnya.

Atas kekurangan pegawai yang terjadi ini membuat pemda tak bisa berbuat banyak. Selain kewenangan penuh rekrutmen ada di pemerintah pusat, sejauh ini ploting kuota di setiap daerah juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Apalagi, sebagai pemenuhan ASN, pemerintah pusat kini menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya sistem positive growth yang hanya berlaku untuk pemenuhan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Selanjutnya, zero growth untuk pemenuhan jabatan fungsional.

Serta negative growth, yang tak lain untuk pemenuhan jabatan pelaksana.

’’Untuk tahun ini, konsentrasinya pemerintah mengutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan, di luar itu tidak. Itu pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,’’ urainya.

Sesuai data dispendik, tahun ini pemda masih kekurangan tendik berstatus ASN sebanyak 1.700 orang. Angka itu terbagi guru SD negeri 1.200 kursi dan guru SMPN 500 kursi. (ori/ron) 

Editor: Fendy Hermansyah/radarmojokerto