Dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang SOP Computer Assisted Test (CAT) di era pandemi Covid-19, pertimbangan pelaksanaan seleksi CPNS 2021 kali ini yang notabene memunculkan mobilisasi massa harus mendapatkan lampu hijau dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Apalagi, ditambah dengan aturan-aturan rinci penyelenggaraan tes CPNS yang harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan.
Ketiga, terlepas dari penanganan pandemi, pergerakan masyarakat sedikit banyak juga menjadi momentum bergeraknya perekonomian. Selain juga instansi pemerintah sebagai pengguna APBN melakukan belanja-belanja pemerintahan yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pascapandemi.
Penuh Kehati-Hatian
Risiko munculnya kluster akibat mobilisasi seleksi CPNS tetap tinggi apalagi dengan kemampuan Covid-19 yang mampu menyebar dengan cepat di ruang tertutup. Jika melihat implementasi aturan penyelenggaraan seleksi CPNS di era pandemi saat ini dibutuhkan waktu beberapa minggu pasca dimulainya penyelenggaraan seleksi untuk mengetahui apakah seleksi CPNS menyumbang kasus baru Covid-19 secara signifikan. Selain pula mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di masing-masing titik lokasi penyelenggaraan seleksi CPNS.
Jika dilihat perkembangan harian kasus baru terkonfirmasi awal September hingga 26 September, tren jumlah kasus di Indonesia mengalami penurunan. Ditarik pada tanggal pertama pelaksanaan tes CPNS pada 2 September, kasus terkonfirmasi berjumlah 8.955 kasus, dan pada 26 September, jumlah kasus tekonfirmasi mengalami penurunan di 1.760 kasus. Walaupun kembali lagi, kita perlu melihat keterkaitan adanya penambahan kasus Covid-19 dengan penyelenggaraan seleksi CPNS yang notabene memunculkan pergerakan orang. Jangan sampai kluster-kluster seleksi CPNS bermunculan.
Pengalaman pahit gelombang Covid-19 kedua pasca-Lebaran cukup menjadi pengalaman terakhir bagi masyarakat kita. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci normal baru yang coba diterapkan dalam seleksi CPNS tahun ini maupun gelaran/aktivitas yang memunculkan mobilisasi orang.
ASN Generasi Pandemi
Seleksi CPNS yang dilakukan ketika pandemi ini tentunya juga akan melahirkan generasi-generasi baru dalam birokrasi Indonesia. Jika melihat para pendaftar yang saat mengikuti seleksi, terdapat generasi milenial maupun generasi Z yang bakal mengisi pos-pos baru pemerintahan. Ada beberapa karakteristik generasi tersebut, diantaranya dekat dengan teknologi informasi maupun mudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, apalagi dengan era pandemi yang menuntut generasi ini untuk adaptif terhadap lingkungan.
Faktanya, dari data BKN 2020, kategori PNS pada kelompok usia 51-60 saat ini masih mendominasi (38% dari keseluruhan PNS). Imbasnya birokrasi masih dibilang sebagai sumber masalah penghambat pembangunan, padahal perkembangan dunia yang begitu cepat membutuhkan postur birokrasi yang lincah yang terbuka akan perubahan-perubahan di luar. Energi baru hasil seleksi kali ini bukan tidak mungkin menjadi motor bagi perubahan yang lebih luas lagi di pemerintahan. Bagi peserta yang lolos di CPNS kali ini, pengalaman seleksi di era pandemi akan dibawa sebagai pengalaman berharga bagaimana mereka menyesuaikan dengan lingkungan baru ke depan.
Seleksi dengan normal baru tahun ini juga membawa semangat digitalisasi secara masif di lingkungan pemerintah. Jika sebelumnya digitalisasi dilakukan dengan belum sepenuhnya online, di era pandemi ini mau tidak mau keseluruhan SOP dijalankan dengan basis teknologi yang meminimalisir adanya kontak fisik. Bisa jadi di kemudian hari akan muncul inovasi-inovasi baru. Dalam hal seleksi misalnya, cukup dengan tes yang dilakukan di rumah masing-masing dengan standar syarat pemenuhan yang bisa dilakukan oleh masing-masing peserta.
Inovasi yang berkembang pada ujungnya harus memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meminimalisir korupsi dan tidak kalah penting mampu menekan biaya/melakukan efisiensi keuangan negara. Bayangkan inovasi-inovasi tersebut muncul secara masif dan serentak menjadi semangat instansi pemerintah memberi pelayanan ke masyarakat. Selain menghemat dari keuangan negara, normal baru melalui inovasi ini juga menghemat biaya dan waktu di sisi masyarakat sendiri.
Ahmad Juwari pegawai negeri sipil di BKN /detik