Jawaban BKN Tentang Lowongan CPNS 2022 Bakal Ada Lagi

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD-CPNS) tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Banda Aceh, Aceh. Selasa (14/9/2021). Pemprov Aceh tahun 2021 membuka formasi PNS sebanyak 3.470 orang yang akan ditempatkan di sejumlah intansi kabupaten/kota, sedangkan jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS sebanyak 57.684  orang. ANTARA FOTO/Ampelsa/aww.
SKD CPNS/Foto: ANTARA FOTO/AMPELSA

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan bakal ditiadakan di 2022. Kabarnya tahun depan hanya dibuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini diketahui dari komentar Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana di salah satu postingan di akun Instagram resminya. Komentar itu sempat viral di media sosial dan dijadikan bahan perbincangan kalau pemerintah tidak membuka lowongan CPNS di tahun depan.

Dilihat langsung dari akun @wibisanabima, dalam salah satu unggahan yang keterangannya diunggah sejak tiga minggu lalu, Bima memang menyebutkan kalau seleksi CPNS di 2022 tidak ada.

Dia membalas salah satu komentar followers-nya yang meminta pemerintah untuk membuka seleksi CPNS di tahun 2022. Namun, Bima menjawab di tahun depan seleksi hanya dibuka untuk formasi PPPK.

"2022 hanya PPPK saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit, yang banyak PPPK," kata Bima dikutip  dari akun @wibisanabima, Selasa (12/10/2021).

Dia mengatakan ke depan total pegawai pemerintah 80%-nya adalah PPPK, sisanya baru PNS. Dia menyebut nantinya PNS cuma untuk posisi pengambil kebijakan.

"PNS hanya untuk posisi pengambilan kebijakan. Di masa depan total ASN itu idealnya 20% PNS, 80% PPPK. Kesejahteraan sama," ungkap Bima.

Konfirmasi BKN di halaman berikutnya.

mengkonfirmasi hal ini langsung ke Bima, namun sejak kemarin yang bersangkutan tidak menjawab. Di sisi lain, instansi yang Bima pimpin, Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru enggan bicara banyak soal pernyataan Bima yang sempat viral.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan pernyataan Bima bukan melalui saluran komunikasi resmi BKN maka dari itu dia meminta untuk menunggu pernyataan resmi pemerintah.

"Itu bukan kanal resmi BKN, saya tidak akan komentar. Jadi saya sarankan untuk menunggu pernyataan resmi," ungkap Satya .

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo pun enggan menjawab. Ketika dikonfirmasi soal pernyataan Bima, dia hanya mengatakan BKN yang akan menjawabnya. "Nanti sudah ada pernyataan BKN," katanya singkat.

(hal/ara) detik