Cara pilih formasi jabatan di CPNS 2021. Pendaftaran CPNS 2021 akan segera dimulai.Para calon pelamar CPNS pun harus mulai bersiap.
Mulai dari persiapan berkas dan teknik memilih formasi jabatan.
Salah memilih formasi jabatan bisa membut peluang lolos sirna.
Apa yang harus dipilih ketika melihat suatu formasi jabatan yang kuotanya besar dengan formasi jabatan yang kuotanya kecil di CPNS 2021?
Dari tahun ke tahun banyak dari pelamar CPNS bingung harus memilih yang mana.
Jika memilih yang besar, mereka khawatir saingannya banyak yang memiliki skor bagus saat tes SKD atau seleksi kompetensi dasar.
Jika memilih kuota kecil, mereka khawatir karena jumlah kursi yang diterima hanya sedikit.
Ya, para pelamar CPNS 2021 juga pasti akan mengalami kebingungan seperti ini.
Mana sih yang sebenarnya peluang diterimanya lebih banyak?
Ya, itulah pertanyaan utamanya jika hendak memilih kuota kecil atau besar.
Mari kita mulai analisa ringannya terkait harus memilih kuota kecil atau besar.
Sebagai contoh, pada CPNS 2019 terdapat banyak formasi untuk lulusan SMA.
Di Kemenkumham, formasi untuk lulusan SMA kuotanya cenderung besar, mencapai ribuan.
Tetapi di Kementerian KLHK, formasi untuk lulusan SMA cenderung sedikit. Kuotanya paling hanya 1 untuk setiap balai taman nasional.
Begitu juga untuk formasi sarjana hukum. Di Mahkamah Agung, kuota formasi jabatan yang menerima lulusan hukum bisa mencapai 200 kursi untuk satu formasi jabatan.
Sementara di instansi lain baik pemda, pemprov, maupun kementerian penerimaan kuota untuk sarjana hukum di tiap formasi jabatan hanya berkisar antara 1 kursi sampai 9 kursi.
Ya, lalu para pelamar CPNS pasti bingung harus mendaftar instansi mana jika dihadapkan demikian.
Mari kita simak beberapa datanya.
Jabatan pengelola bantuan hukum di Kemenkumham di mana kuotanya adalah 79 kursi, nilai akhir tertinggi 82.800, dan terendah yang lulus atau urutan ke 79 adalah 75.560.
Formasi jabatan analis hukum direktorat tindak pidana dengan kuota 3 kursi, pelamar nilai tertinggi adalah 75.320, dan terendah adalah 68.000
Formasi analis perkara peradilan mahkamah agung dengan kuota 262 kursi, skor tertinggi adalah 93.560, dan skor terendah yang lulus atau urutan 262 adalah 65.920.
Namun, Analis Hukum Kementerian KLHK penempatan Balai Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Maluku dengan jumlah kuota 1 kursi, skor pelamar yang lulus hanya 50.760.
Bahkan di beberapa jabatan polisi kehutanan, ada yang skor lulusnya hanya 64, tetapi penempatannya di luar pulau jawa.
Data ini mengartikan bahwa sebaran angka kelulusan sangat beragam. Jika beruntung, anda bisa mendapat saingan lemah, jika sedang kurang beruntung, anda bisa memperoleh saingan ketat.
Sementara itu, untuk lulusan SMA, jabatan penjaga tahanan pria dengan kuota 50 kursi untuk lokasi penempatan Kepulauan Riau, nilai tertinggi adalah 80.220, dan nilai terendah atau ranking ke 50 adalah 69.505.
Jabatan penjaga tahanan pria dengan kuota 65 kursi untuk penempatan Kanwil Kemenkumham Banten, nilai tertinggi adalah 85.350, dan terendah dengan urutan 65 skornya adalah 69.215.
Dari angka ini terlihat bahwa peserta urutan terbawah yang lulus pun skornya tidak tinggi.
Skor 69 di seleksi CPNS tergolong tidak terlalu tinggi dan mudah untuk dicapai.
Artinya para pelamar CPNS hanya perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk melewati seluruh tes dengan baik.
INSTASI DENGAN SKOR RENDAH
Selain itu, para pelamar CPNS 2021 harus punya taktik dan strategi untuk memilih formasi dan instansi. Ya, pasti ada cara jitu lolos CPNS 2021.
Sebab hal itu akan menentukan seberapa besar peluang lolos kalian.`
Salah satu caranya adalah dengan menganalisa hasil akhir CPNS 2019 di tiap-tiap kabupaten, kota, maupun instansi.
Hal itu akan memperlihatkan kemampuan para pelamar dari tahun ke tahun lewat skor SKD, SKB, dan hasil akhirnya.
Untuk provinsi Jawa Barat, ada beberapa kabupaten yang memiliki nilai hasil akhir cukup rendah apabila dibandingkan daerah lainnya.
Beberapa wilayah itu, antara lain :
1. Kabupaten Pangandaran
Mereka yang lulus CPNS 2019 di Kabupaten Pangandaran cenderung memiliki nilai akhir rendah.
Contohnya di formasi Analis Peraturan Perundang-Undangan, pelamar yang lolos hanya memiliki skor akhir 64..160.
Begitu juga di formasi Pengelola Penyelenggaraan Diklat, skor peserta yang lolos paling tinggi adalah 58.360.
Selain itu, di jabatan pengelola keuangan skor tertingginya hanya 62.240.
Baca juga: Sarjana Hukum Siap-Siap! Rekrutmen Calon Hakim Kemungkinan Besar Dibuka Di CPNS 2021, Segini Gajinya
Sedangkan formasi jabatan analis budaya skor tertingginya hanya 65.040.
Lalu di formasi jabatan pengelola pemberantasan penyakin menular, skor tertingginya pun hanya 58.280.
Ya, melihat ini, tampaknya CPNS 2019 Kabupaten Pangandaran patut jadi incaran untuk dilamar.
2. Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya juga menjadi salah satu kabupaten yang banyak CPNS yang lulus memiiki skor tak terlampau tinggi, khusus pada CPNS 2019.
Misalnya di formasi Analis Pembangunan, nilai akhir tertinggi hanya 53.720.
Lalu formasi Analis peraturan perundang-undangan, skor tertinggi yang lulus hanya 60.120.
3. Kabupaten Garut
Kabupaten Garut pun di beberapa formasi memiliki skor yang tidak tinggi.
Contohnya adalah formasi jabatan analis perencanaan di mana skor peserta yang lolos hanya 57.480.
Berikutnya di formasi jabatan analis perencanaan anggaran, skor tertinggi yang lulus adalah 71.720, tetapi yang lolos kedua nilainya 61.160.
Baca juga: Tidak Hanya Pelindung Serangan Virus, Face Shield Membuat Modis Para Artis Saat Syuting di Televisi
Begitu juga di formasi jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan, nilai peserta yang lolos hanya 64.920.
Sedangkan di formasi jabatan analis sistem informasi nilai akhir tertinggi atau peserta yang lolos hanya 62.040 dan 61.920.
Ya, artinya para pelamar CPNS 2021 yang sudah sangat ingin lolos, sebaiknya benar-benar menganalisa terlebih dulu formasi jabatan atau instansi yang ingin kalian tuju.
Lalu berikutnya sesuaikan dengan kemampuan, caranya adalah dengan berlatih dan menghitung skor sendiri.
Dengan cara itu maka kalian akan tahu lebih awal apakah mungkin lolos atau tidak.
INI 3 HAL YANG BELUM DIPUTUSKAN DALAM CPNS 2021
Sementara itu, pelaksanaan CPNS 2021 disebut akan dimulai antara April, Mei, dan Juni 2021.
Untuk mengikuti seleksi CPNS 2021, para calon peserta butuh tahu berbagai hal secara rinci.
Tapi sampai saat ini segala hal tentang CPNS 2021 memang belum rinci.
Sebab ada sejumlah hal penting yang memang belum diputuskan.
Apa saja hal penting yang belum diputuskan terkait CPNS 2021?
1. Ketentuan Syarat Akreditasi
Setiap tahun, setiap instansi memiliki syarat berbeda-beda menyangkut akredit program studi.
Ada yang meminta minimal akreditas B, ada juga yang meminta cukup terakreditas BAN-PT.
Salah satu instansi yang meminta syarat akreditasi B adalah Kejaksaan Agung.
Sementara instansi yang meminta syarat cukup terakreditasi cukup banyak , terutama di Pemda maupun Pemprov DKI.
Nah, untuk CPNS 2021, hal ini belum diketahui.
Baca juga: Ini Daftar Formasi Jabatan Untuk Lulusan SMA Dan SMK Pada CPNS 2021, Simak Cara Lolos
Kepala BIro Humas BKN, Paryono, mengatakan, hal itu belum bisa dipastikan lantaran Permenpannya belum keluar.
"Ini aturannya (Permenpan) belum keluar, jadi kita lihat saja nanti aturannya seperti apa," kata Paryono , Sabtu (9/1/2021).
2. Nilai CPNS 2019 Bisa Dipakai Lagi atau tidak
Pada CPNS 2019, para pelamar CPNS 2018 yang berstatus P1/L diperbolehkan tidak mengikuti SKD dan menggunakan skor SKD pada CPNS 2018.
Nah, aturan ini cukup menguntungkan bagi mereka yang memperoleh nilai SKD cukup besar pada CPNS 2018.
Tentu saja para pelamar CPNS 2019 yang memiliki skor SKD besar pun menginginkan hal ini kembali diperbolehkan pada CPNS 2021.
"Ini juga nanti akan diatur, seperti yang sebelumnya diatur dalam Permenpan," kata Paryono.
3. Formasi CPNS
Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang mengungkapkan, ada beberapa tahapan yang harus diberlakukan terlebih dahulu sebelum tes CPNS 2021 dilaksanakan.
"Pertama, daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan cpns nya untuk 5 tahun," kata Bima dalam sebuah jumpa pers secara virtual, beberapa hari lalu.
"Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan," lanjut Bima.
"Jadi tidak hanya sekedar membagi 5, tapi tahu berapa tahun pertama, kedua, dan tahun kelima," jelas Bima
Hal itu diperlukan karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi sehingga kebutuhan di masing-masing instansi jadi berubah
Setelah setiap instansi melaporkan kebutuhan formasi itu kepada Kemenpan RB, maka baru bisa ditetapkan formasinya.
Bima memperkirakan formasi sudah bisa ditetapkan pada Mei 2021.
Baca juga: Ibu-ibu di Kota Bogor Mengeluhkan Naiknya Harga Cabai Rawit Merah
oleh karena itu, ujar Bima, untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat juni sudah harus dimulai.
"Hal itu agar bulan Desember 2021 sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi CPNSnya," kata Bima
Bima mengaku cukup percaya diri untuk menyelenggarakan CPNS 2021 di tengah pandemi covid-19.
Hal itu lantaran saat CPNS 2019, tidak ada satupun lokasi penerimaan CPNS 2019 di Indonesia yang menjadi klaster covid-19.
Hal itu pertanda penerapan protokol kesehatan berjalan baik, sebab pada SKB CPNS 2019, pihaknya tetap memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif, bahkan positif untuk tetap mengikuti SKB CPNS 2019.WK