Rekrutmen satu juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) rencananya digelar April 2021 mendatang.
Namun, sampai hari ini usulan formasi PPPK dari daerah yang masuk masih minim.
Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, hingga saat ini baru 436 instansi yang memasukkan usulan. Total formasi yang diusulkan ke KemenPAN-RB sebanyak 515 ribuan.
"Jumlahnya memang masih sedikit dari total kebutuhan Kemendikbud sebanyak satu juta guru PPPK. Kami terus berupaya mendorong Pemda agar segera memasukkan usulan kebutuhan guru PPPK-nya," kata Ari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (27/1).
Dia menambahkan, ada kekhawatiran dari pemerintah daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi guru PPPK meski gaji ditanggung oleh APBN.
Sebab, selain gaji pokok, mereka harus memberikan berbagai tunjangan yang harus dianggarkan di APBD.
"Jadi daerah-daerah merasa berat karena anggaran PPPK tidak semuanya ditanggung APBN. Tunjangan kinerja daerah serta lainnya itu tanggungan Pemda," ungkapnya.
Itu sebabnya, Pemda hanya mengusulkan 60 persen dari kebutuhan Kemendikbud yang mencapai satu juta guru PPPK
Ari juga mengungkapkan, beberapa daerah malah tidak ingin mengusulkan kebutuhan guru PPPK. Ada juga yang belum bisa mengusulkan karena pascapilkada.
"Bagi daerah yang baru selesai pilkada memilih tidak mengusulkan dulu. Ada juga yang memilih tidak mengusulkan karena pertimbangan anggaran. Belanja pegawainya sudah lebih dari 50 persen," bebernya.
Masih minimnya usulan kebutuhan formasi guru PPPK ini menimbulkan tanya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Pasalnya, hajatan besar Kemendikbud ini tidak bisa berjalan maksimal kalau kebutuhan formasi guru PPPK masih sedikit.
"Kami berharap, makin banyak daerah yang mengusulkan kebutuhan formasi guru PPPK agar target kemendikbud menuntaskan masalah guru honorer bisa tercapai," tandas politikus Fraksi Partai Golkar ini. (esy/jpnn)