Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan komitmen tersebut dilakukan dengan mengambil semua kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2022.
"Hanya masalahnya ketika bapak ibu guru untuk ikut seleksi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dapodiknya harus diatur sesuai dengan aturan yang ada," ucap Hafidz di SMPN 1 Kragan baru-baru ini.
Jumlah kuota yang ditawarkan KemenPAN-RB RB kepada Pemkab Rembang cukup banyak, yakni sekitar 1.208 lowongan.
Dari kuota tersebut, saat ini baru ada 500-an GTT di Rembang yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Sedangkan 700-an GTT belum memenuhi syarat.
Hafidz mengungkapkan kewenangan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memverifikasi semua GTT agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Usaha ini merupakan perjuangan bersama untuk kesejahteraan guru.
"Ini segera diinformasikan, agar nanti tidak ada ini perjuangan saya, ini usaha saya tidak. Ini perjuangan kita semua untuk memenuhi kesejahteraan guru- guru ini," ujar dia.
Di akhir momen, Bupati menyampaikan kata-kata bijak tentang berapapun yang didapat jika untuk memenuhi gaya hidup tidak akan cukup. Namun jika untuk kebutuhan hidup, rezeki sedikit pun akan mencukupi.
”Sedikit. Insya Allah cukup untuk kebutuhan hidup. Namun sebanyak apapun tidak akan cukup manakala untuk memenuhi gaya hidup. Sekali lagi yang diterima bisa mencukupi untuk hidup. Memperjelas dan mempertajam apa yang disampaikan. Artinya harus mensyukuri," kata dia.
Heni Asriah, salah seorang GTT dari SDN Trenggulunan mengapresiasi perjuangan dari Pemkab dan Bupati agar semua guru yang mengabdi ini bisa mengikuti seleksi PPPK.
Dia juga berharap agar tak hanya GTT saja yang bisa mengikuti seleksi tetapi juga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah.
Dia juga berharap agar GTT dan PTT yang pada tahun 2021 telah lolos tes tahap 1 dan tahap 2 , di tahun ini bisa langsung lolos menjadi PPPK.