Komisi X DPR RI berbicara mengenai rekrutmen sejuta guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam rangka Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini. Komisi X DPR mendorong rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK bisa tuntas sebelum 2022.
"Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
 Ketua Komisi X DPR RI, Syaful Huda. (dok. Istimewa) |
Huda mengatakan saat ini pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air. Sebab, masih ada ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru.
"Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," katanya.
Huda menuturkan bahwa program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga kependidikan. Hanya, menurutnya, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.
Ia menyebutkan masalah itu mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.
"Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," ujarnya.
Dia menilai program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK berpotensi berlarut. Lantas, lanjut dia, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat.
"Program ini harus dikawal sehingga pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK," katanya.
Politisi PKB itu menyebut persoalan krusial lain yang menghambat program rekrutmen sejuta guru honorer ini adalah masalah anggaran.
"Upaya memastikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran," pungkas dia.